TERAS7.COM – Harga acuan batubara yang mengalami penurunan drastis berdampak langsung pada keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Balangan pun melakukan langkah strategis dengan merevisi dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun 2025, yang menjadi dasar penyusunan APBD 2026.
Revisi ini disepakati dalam Rapat Paripurna ke-38 DPRD Balangan yang digelar Senin (14/7/2025) di ruang rapat utama DPRD. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan bahwa perubahan KUA-PPAS menjadi langkah penting untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan kondisi fiskal yang menurun akibat depresiasi harga acuan batubara sebesar 17,9 persen.
“Penurunan ini sangat memengaruhi pendapatan daerah, terutama pada pos pendapatan transfer. Karena itu, kita perlu menyesuaikan dokumen perencanaan agar tetap relevan dan realistis,” ujarnya.
Ia menegaskan, meskipun pendapatan daerah diproyeksikan menurun, Pemkab tetap berkomitmen terhadap tema pembangunan daerah tahun 2026, yakni “Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian serta Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan.”
Enam prioritas pembangunan telah disusun, yang mencakup sektor infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan Hj Lindawati, didampingi Wakil Ketua Muhammad Rizkan. Turut hadir para anggota dewan, pimpinan SKPD, serta perwakilan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Balangan, Tamrin, membacakan draf perubahan KUA-PPAS yang telah dirumuskan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dokumen ini menjadi rujukan utama bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) mereka.
Ketua DPRD Lindawati mengingatkan agar seluruh perangkat daerah segera menyesuaikan program dan kegiatan mereka sesuai dokumen yang telah disepakati. “Kita harus tetap menjaga arah pembangunan yang berkelanjutan, meski dengan keterbatasan fiskal yang ada,” tegasnya.
Melalui revisi ini, Pemerintah Kabupaten Balangan berharap APBD 2026 bisa disusun lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi ekonomi global yang berdampak hingga ke tingkat daerah.
