TERAS7.COM – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan meluncurkan inovasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN SATU) sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepegawaian yang transparan, cepat, dan akuntabel.
Inovasi ini diinisiasi oleh Barkatullah Amin dan dirancang untuk memudahkan aparatur sipil negara (ASN) dalam mengakses informasi kepegawaian sekaligus menjadi wadah koordinasi dan pembinaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Menurut Amin, SI PIYAN SATU berbeda dari sistem pelayanan konvensional. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai loket administrasi, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan koordinasi sistem informasi kepegawaian terpadu yang menjangkau seluruh ASN.
“SI PIYAN SATU menjadi sentral pelayanan satu pintu yang memudahkan ASN dalam konsultasi dan koordinasi kepegawaian secara terintegrasi,” ujarnya, Kamis (6/2/2026).
Ia menjelaskan, implementasi SI PIYAN SATU melalui proses yang sistematis dan bertahap, mulai dari pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus, uji coba internal di BKPSDM, hingga sosialisasi dan koordinasi intensif dengan seluruh SKPD di Bumi Sanggam.
Prinsip kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan menjadi keunggulan utama sistem ini. Selain terintegrasi, SI PIYAN SATU juga menjamin pelayanan yang tidak diskriminatif serta memberikan fasilitas khusus bagi kelompok rentan sesuai asas pelayanan publik. Pelayanan didukung oleh tim yang kompeten dalam pembinaan sistem informasi terpadu satu pintu.
Implementasi SI PIYAN SATU memberikan dampak positif terhadap tata kelola birokrasi di Kabupaten Balangan. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan survei BKPSDM, dari 89,03 pada 2024 menjadi 90,93 pada 2025.
Selain meningkatkan kepuasan layanan, sistem ini juga mendorong efisiensi akses informasi kepegawaian serta berkontribusi pada penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan hadirnya SI PIYAN SATU, BKPSDM Kabupaten Balangan berharap pelayanan administratif kepegawaian semakin profesional, partisipatif, dan akuntabel, sekaligus mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
