TERAS7.COM – Kabar mengenai rencana pencabutan subsidi Gas LPG 3 Kilogramg oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), mendapat tanggapan dari pemerintah masyarakat Kota Banjarbaru.
Sejak Jumat (17/01), Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa rencana pencabutan subsidi Elpiji 3 kilogram belum diputuskan. Menurut Jokowi, keputusan pencabutan subsidi harus melalui rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu.
“Belum, itu harus lewat rapat terbatas,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dilansir dari Detik.com
Jokowi mengatakan, keputusan mengenai subsidi LPG 3 kilogram dicabut atau tidak, pun harus mendengar penjelasan dari kementerian terkait terlebih dahulu. Bisa dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
“Belum, belum sampai di ratas. Nanti kalau sudah di ratas akan disampaikan angka-angka, baru saya memutuskan,” tegas Jokowi.
Beralihnya kebutuhan memasak rumah tangga dari minyak gas bersubsidi menjadi LPG bersubsidi, diharapkan mampu meringankan biaya ekonomi masyarakat.
Seiring berjalannya waktu, kini masyarak sudah kebergantungan dengan penggunaan LPG untuk kebutuhan memasak setiap hari, baik ibu rumah tangga maupun para pedagang mikro dan makro ekonomi.
Namun, harapan pemerintah tidak berbandinng lurus dengan apa yang dirasakan masyarakat, masih banyak kalangan menengah ke atas yang menggunakan LPG 3 kilogram, dan juga adanya penumpukan gas LPG, sehingga mengakibatkan langkanya pasokan LPG untuk masyarakat menengah ke bawah.
Hal ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, tak terkecuali kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
Seperti yang dituturkan Penjual Gorengan di Kelurahan Kemuning, Muhammad Noor, Senin (20/01), pencabutan subsidi Gas LPG 3 Kilogram tentu akan membuat harga Gas Melon tersebut bertambah mahal.
“Jelas keberatan. Sekarang saja harganya sudah mencapai Rp 35.000 di pengecer, Bagaimana nanti apabila subsidinya dicabut, sampai harga berapa,” tuturnya.
Dia juga mengatakan, dalam sehari dirinya biasa menghabiskan LPG 3 Kilogram hingga 2 tabung, kalau subsidi LPG dicabut, dirinya kebingungan untuk melanjutkan usahanya.
“Mau tidak mau harga gorengan ikut dinaikkan, tapi kemungkinan jualan bisa sepi,” ucapnya.
Hal serupa juga diutarakan Aida, pemilik agen LPG yang lokasinya tidak jauh dari dagangan milik Muhammad Noor. Menurutnya, jika subsidi dicabut otomatis modal untuk menyediakan LPG harus ditambah.
“Kalau memang kebijakan pemerintah mencabut subsidi, terpaksa saya harus tambah modal usaha lagi,” kata Aida.
Dikonfirmasi oleh teras7.com, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarbaru Anshori, ia mengatakan bahwa ada 160 ribu gas LPG yang diperuntukan untuk masyarakat miskin, dengan harga 17 ribu rupiah per tabung.
Kalau dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) masyarakat miskin di kota Banjarbaru hanya 11 ribu, maka suplai gas LPG yang disubsidi oleh Pertamina lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarga miskin di kota Banjarbaru.
Akan tetapi, di kalangan masyarakat Banjarbaru masih sering terjadi kelangkaan LPG, khususnya LPG 3 kilogram, hingga bahkan bedampak pada naiknya harga LPG mencapai 30 ribu rupiah sampai 40 ribu rupiah.
Dari pengawas yang dilakukan oleh Disperindag kota Banjarbaru, ditemui adanya laporang dilapangan bahwa masih banyak kalangan menengah atas yang ikut menikmati LPG bersubsidi 3 kilogram.
“Padahal itu diperuntukan untuk masyarakat miskin. Ada yang menyuruh pembantunya untuk kewarung, agar bisa membeli LPG 3 kilogram,” ujarnya.
Selain itu, ia melanjutkan, LPG bersubsidi juga mengalami penumpukan di warung atau tempat usaha makro, yang mana masih ada banyak tempat usaha makanan yang memiliki LPG 3 kilogram lebih dari 2 tabung.
Menanggapi rencana Pemerintah pusat untuk menghapus subsidi LPG 3 kilogram, ia mengatakan, harga satu buah si melon nantinya akan disamaratakan, baik untuk warga miskin maupun warga dengan ekonomi menengah ke atas. Lantaran sambungnya untuk mengurangi penumpukan dan tidak dapat sasaran peruntukan keluargga tidak mampu.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat Kota Banjarbaru untuk tenang dan tidak perlu ada kekhawatiran. Karena tambahnya, masyarakat miskin yang terdata di Dinas Sosial Kota Banjarbaru nanti akan didatangi tim survey dan diberikan bantuan uang tunai untuk membeli gas tersebut.
“Saya malah mendukung sekali dengan adanya program itu. Saya dengar rencananya beli gas 3 kilogram itu tidak disubsidi lagi untuk warga non miskin. Entah nanti pakai kartu miskin atau apa, yang jelas urusan data jumlah warga miskin yang mendapatnkan jatah i itu sudah diserahkan Dinsos kepada pihak Kementerian Sosial ,” tandasnya.
