TERAS7.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kalimantan Selatan 2024, pada Senin (20/05/2024) di Banjarmasin.
Gelaran bimtek ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Peserta Bimtek ini diikuti oleh Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda se Kabupaten dan Kota Se Kalsel dan kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dari 20-22 Mei 2024.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan diwakili oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Muhammad Nursjamsi.
Muhammad Nursjamsi menyampaikan, pengelolaan air limbah domestik mempunyai kaitan yang erat dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial, budaya, dan kemiskinan.
“Dalam perkembangan yang begitu pesat di perkotaan, jumlah penduduk yang semakin bertambah memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran air limbah dari rumah tangga dan industri. Hal ini berdampak buruk pada lingkungan dan pasokan air bersih masyarakat, apabila tidak diatasi sejak dini,” ujar Nursjamsi, dilansir dari MC Kalsel.
Ia mengatakan, penanganan air limbah harus dilakukan secara terintegrasi dan sistematis oleh semua pihak terkait. Seperti misalnya, pemerintah, masyarakat dan pihak swasta harus saling berperan aktif dalam pengelolaan air limbah domestik.
Sehingga kata Nursjamai, jika hal ini dilakukan maka akan tercipta sistem yang sehat dan kualitas pengolahannya dapat memenuhi standar kualitas air buangan yang ditetapkan.
“Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan air limbah,” terangnya.
Dirinya berharap, melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan stakeholder non-pemerintah lainnya yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di wilayah ini.
“Kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan dapat menjadi sarana konsultasi dan saling berbagi informasi antara peserta untuk mendorong kinerja pemerintah kabupaten/kota dan swasta dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan,” tukasnya.
