TERAS7.COM – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar yang digelar Sabtu malam (14/6/2025) tidak hanya menetapkan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, tetapi juga menjadi ruang bagi fraksi-fraksi menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Melalui pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, seluruh fraksi menyampaikan saran strategis kepada pemerintah daerah untuk memastikan arah belanja anggaran tetap pro rakyat.
Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Iqbal Khalilurrahman, menekankan pentingnya menjaga fokus belanja daerah pada sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Pelaksanaan APBD harus berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup warga. Kami juga mendorong agar upaya pengurangan angka kemiskinan dipercepat dengan program yang tepat sasaran,” tegasnya.
Fraksi Golkar, Gerindra, NasDem, PPP, dan PAN turut menyoroti pentingnya peningkatan kinerja pelayanan publik dan mendorong inovasi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemandangan umum fraksi ini disampaikan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan Ketua DPRD H Agus Maulana, disaksikan Wakil Ketua II Akhmad Rizani Anshari.
Menanggapi masukan dari legislatif, Bupati Saidi menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi perhatian fraksi-fraksi bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bersama dalam menyusun P-APBD 2025,” ujar Saidi.