TERAS7.COM – Guru besar ULM mengapresiasi peran perempuan dalam dunia politik di Kalimantan Selatan, tampil menjadi yang terdepan berani bersaing dengan tokoh-tokoh politik.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Banjarbaru tahun 2024 ini cukup berbeda dengan Pilwali di tahun-tahun sebelumnya, pasalnya munculnya sosok perempuan yang menjadi kandidat bakal calon walikota di kota yang berjuluk Kota Idaman ini cukup menarik perhatian publik bahkan menjadi sejarah baru.
Guru besar Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof Bachruddin Ali Akhmad, mengapresiasi perempuan yang berani terjun ke dunia politik.
Bachruddin Ali menilai keberanian perempuan ikut serta dalam kontestasi politik ini patut diapresiasi.
“Karena kebanyakan wanita menghindari wilayah kompetisi ini. Kecuali yang benar-benar siap, bukan saja dari segi kualitas melainkan juga sebagai fighter,” kata Bachruddin.
Bachruddin juga menyebutkan beberapa sosok seperti Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, Airin Rachmi Diany, yang terbilang sukses memimpin daerah dari kalangan perempuan.
Bahkan kata Bachruddin di tingkat nasional, ada nama-nama seperti Sri Mulyani dan Retno Marsudi, meski tokoh non-politik, tapi keduanya menteri dari kalangan teknokrat yang mampu mengimbangi kemampuan para politisi pria.
Masih kata Bachruddin, dirinya pun menyambut baik keberanian Erna Lisa Halaby yang berniat maju di Pemilihan Wali Kota Banjarbaru.
“Semoga akan muncul tokoh-tokoh perempuan baru yang memimpin daerah dari kelompok perempuan, tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Bachruddin sangat diperlukan tokoh-tokoh seperti mereka (Red—- Pemimpin Perempuan).
“Dari sekian jumlah yang semampu mereka, berapa persen yang mau berkiprah di politik? Artinya, bagi seorang wanita menurut saya, berkiprah di politik, termasuk pilihan yang berat kalau tidak dibilang nekat,” cetusnya.
Bachruddin juga menilai peran perempuan sangatlah penting di daerah. Sebab, perempuan dinilai lebih unggul dalam menyelesaikan masalah, terutama untuk lebih mempresure problem solving yang dihadapi kaum perempuan, yang selama kurang diperhatikan kepala daerah laki-laki.
“Kebijakan pemberdayaan perempuan harus diwujudkan dalam perencanaan dan penganggaran. Tidak tergantung pimpinannya laki-laki atau perempuan,” pungkasnya.
