TERAS7.COM – Bertempat di Hotel Aeris Banjarbaru, Sabtu (16/11/2024), Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) mengadakan sosialisasi mengenai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Peraturan Bupati tentang Analisis Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD).
Pada kesempatan tersebut, turut dipaparkan berbagai materi, salah satunya adalah program kerja Dwi Dibyo Raharjo atau yang akrab disapa “Dabuy.” Dwi, yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemkab Tanbu, membahas strategi pengoptimalan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tanbu.
Menurutnya, upaya ini dilakukan melalui penguatan regulasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas SDM pengelola BMD, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan terkait.
Dwi menjelaskan bahwa program tersebut memiliki tiga sasaran utama: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
“Tujuan jangka pendeknya adalah menciptakan landasan hukum yang kuat melalui penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan BMD,” jelasnya.
Untuk tujuan jangka menengah, program ini bertujuan menerapkan Peraturan Bupati di seluruh SKPD serta meningkatkan kompetensi SDM pengelola BMD, khususnya Pejabat Penilai.
“Selain itu, akan dikembangkan pula kerja sama pemanfaatan BMD dengan pihak swasta atau BUMD guna mengoptimalkan pemanfaatan aset serta meningkatkan PAD,” tambahnya.
Sedangkan untuk jangka panjang, program ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan BMD yang berkelanjutan, meningkatkan PAD Tanbu secara signifikan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan lapangan kerja baru.
“Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMD di Bumi Bersujud, Tanah Bumbu, guna meningkatkan PAD,” lanjut Dwi.
Ia juga menambahkan beberapa tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan BMD di Tanbu. Pertama, ketiadaan atau ketidakjelasan regulasi yang dapat menghambat optimalisasi dan menimbulkan ketidakpastian.
Selain itu, data BMD yang tidak akurat, lengkap, dan terintegrasi menyulitkan proses identifikasi potensi serta perencanaan pemanfaatan.
SDM pengelola BMD juga dinilai perlu peningkatan kompetensi dalam hal inventarisasi, penilaian, dan pengembangan skema pemanfaatan BMD.
Terakhir, pemahaman dan dukungan dari SKPD serta masyarakat dan pihak swasta terhadap optimalisasi pemanfaatan BMD perlu ditingkatkan.
