TERAS7.COM – Rapat Evaluasi Tata Kelola Logistik Komisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar gelar acara selama dua hari di The Breeze Water Park & Cafe, Selasa (14/01/2025).
Kegiatan ini juga diawali dengan sesi outbond bersama para peserta untuk mempererat koordinasi dan kebersamaan,
dan kegiatan ini di lanjut pada malam hari yaitu Hiburan dan Gala diner.
Ketua KPU Banjar, Abdul Muthalib mengatakan, bahwa evaluasi ini dilakukan bersama Bawaslu, Polres, Kejaksaan, serta Kesbangpol dengan bertujuan untuk mengidentifikasi selama Pilkada 2024 sehingga dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pilkada lima tahun mendatang.
“Evaluasi ini kami lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang dan Diharapkan hasil evaluasi ini menjadi acuan agar pelaksanaan Pilkada berikutnya lebih baik,” ucapnya.
Aziez juga menyampaikan, terkhusus bagi para sekretariat KPU Banjar. Teruntuk Komisioner hasil evaluasi ini perlu diteruskan sebagai bahan pembelajaran bagi mereka yang menjabat selama 1 priode. Sementara, bagi yang telah menyelesaikan 2 priode masa jabatan mereka tidak lagi menjabat.
Ia menyebutkan dari beberapa narasumber menyoroti beberapa kendala utama dalam pengelolaan logistik selama Pilkada 2024.
Salah satu permasalahan mencuat kesalahpahaman dengan pihak ekspedisi terkait distribusi logistik, seperti Polres Banjar sempat sudah standby di Pelabuhan Trisakti untuk pengawalan logistik, ternyata distribusi belum datang dan tertunda.
“Hal ini menjadi masukan dari Polres Banjar untuk kami perbaiki agar ke depan distribusi logistik bisa lebih baik lagi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelipatan surat suara dan tidak mempunyai guda logistik yang representatif.
Menurutnya, KPU Banjar harus mendistribusikan logistik lebih awal karena jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang luar biasa seperti kita ketahui Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai 1.101 lokasi.
“Saat Pilkada kemarin dengan gudang logistik yang sangat terbatas kapasitasnya hanya 250 kotak logistik, setiap kotak logistik yang sudah dibuka dan diisi harus segera didistribusikan agar dapat mengerjakan kotak TPS lainnya,” ujarnya.
Harapannya agar pemerintah daerah maupun pihak lainnya, seperti investor, dapat membantu memfasilitasi gudang logistik yang memadai bagi KPU Kabupaten Banjar. Dengan fasilitas tersebut, distribusi logistik ke kecamatan dapat dilakukan lebih efektif. (Foto: Seman)
