TERAS7.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 untuk Kota Banjarbaru telah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru. Sabtu malam (28/11/2021).
Meski begitu, 3 fraksi dari Nasdem, PKB, dan Kesan (Keadilan Sejahtera dan Amanat Nasional) secara tegas menolak rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Ahmad Yani KM 34 atau dekat SPBU Coco Banjarbaru.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Banjarbaru, Takyin Baskoro secara tegas meminta agar pagu anggaran JPO senilai Rp 3,5 miliar ditangguhkan. Karena menurutnya ini tidak mencerminkan Banjarbaru Smartcity.
“Saran dari Nasdem, agar ditangguhkan sembari menunggu kajian yang lebih komprehensif,” ujarnya kepada teras7.com, Minggu (28/11/2021).
Lanjut Baskoro, Smartcity selalu berbasis pada dinamika teknologi. Seperti kota besar Surabaya, saat ini sudah merambah layanan penyeberangan digital.
Jika Banjarbaru tetap kekeh membangun JPO, menurutnya ini sangat tidak mencerminkan Smartcity, karena JPO mulai ditinggalkan di kota-kota besar, terkecuali pada jalan protokol dengan jumlah lintasan 6 jalur atau lebih.
“Smartcity itu kan berbasis kemajuan teknologi, daerah lain sudah merambah pada sistem layanan penyeberangan digital, contoh di Surabaya kalau mau nyeberang tinggal pencet tombol tidak perlu bangun (JPO) konvensional,” ucapnya.
Daripada harus membangun JPO, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Banjarbaru ini menyarankan pemerintah kota (pemko) lebih baik fokus pada rencana tata kelola bus transportasi masal Banjarbakula.
“Lebih baik fokus pada rencana tata kelola bus transportasi masal Banjarbakula, jika berhasil baru mikir JPO,” ungkapnya.
Selain itu, pagu anggaran JPO menurutnya bisa dialihkan ke penambahan sampel RT Mandiri, program unggulan Walikota yang saat ini masih jauh dari angka maksimal.
Saat ini, dikatakan Baskoro, hanya ada 60 RT yang masuk dalam RT Mandiri, sedangkan di Banjarbaru total keseluruhan RT berjumlah 716. Sehingga persentase RT Mandiri saat ini hanya menyentuh angka 8,3 persen.
“Kalau kita asumsikan, pemko itu setahun hanya menambah 60 RT, jadi sampai tahun 2024 Walikota menjabat cuma 180 RT yang akan dijadikan objek RT Mandiri. Ini angka minimalis karena dari 180 RT ini nantinya belum tentu bisa mandiri semua,” tegasnya.
Maka dari itu, ia sebagai Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Banjarbaru, ia mengatakan pihaknya akan tetap mengkritisi dan mengontrol program-program Pemko yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas juga turut menyoroti rencana pembangunan JPO. Ia mengaku belum melihat apa urgensi dari pembangunan tersebut.
“Kita masih belum melihat keurgentannya itu seperti apa, kita juga belum melihat secara jelas uji kelayakan dan sebagainya terhadap JPO ini,” ungkapnya.
Menurutnya kondisi jalan disekitaran lokasi tersebut juga tidak terlalu ramai, apalagi saat ini Pasar Banjarbaru yang lama telah direlokasi ke Jalan RO Ulin.
Disamping itu, untuk aktifitas penyebarangan siswa sekolah juga berkurang apalagi saat ini masih di masa pandemi Covid-19.
“Dengan kondisi yang seperti itu tentunya kita berpikir bahwa ini belum saatnya, kalau mau juga buat JPO mungkin tidak sekarang, apalagi kita masih masa pandemi,” ucapnya.
Ririk menyarankan agar lebih baik anggaran dialihkan ke yang lebih prioritas seperti vaksinasi dan peningkatan perekonomian di Banjarbaru yang sedang sakit akibat dilanda Pandemi Covid-19.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Kesan DPRD Banjarbaru, Emi Lasari, ia mengatakan layanan JPO tidak dibutuhkan di Banjarbaru, karena menurutnya di kota-kota besar saja banyak yang dihancurkan.
“Memang di kota-kota besar layanan JPO banyak yang tidak terpakai dan dihancurkan, nah jadi apa urgensinya untuk Kota Banjarbaru,” ungkapnya.
Sambung Emi, saat ini Kota Banjarbaru masih dalam kondisi berkembang, intesitas kendaraan dan pejalan kaki pun belum padat.
Untuk sekolah pun saat ini sudah menerapkan sistem zonasi, sehingga menurutnya siswa hampir merata disetiap kecamatan. Sehingga tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah yang berdekatan dengan lokasi pembangunan JPO tersebut.
“Mereka juga sekarang sudah menggunakan mode transportasi pribadi, SMP mereka diantar jemput orang tua, yang SMA juga sudah memakai kendaraan pribadi, serta kita juga sudah memfasilitasi bis sekolah, jadi saya lihat ini tidak akan terjadi penumpukan siswa menggunakan transportasi umum kemudian menyebrang,” terangnya.
Selain itu, menurutnya jika dulu memang benar dilokasi tersebut masih banyak masyarakat umum yang menyebrang untuk ke pasar, sedangkan saat ini Pasar Bauntung Banjarbaru sudah direlokasi ke Jalan RO Ulin.
“Jadi potensi penyebrang disana sangat minim,” ucapnya.
Seharusnya di masa pandemi seperti sekarang ini, hal yang lebih diprioritaskan menurutnya adalah peningkatan layanan kesehatan dan ekonomi, bukan pembangunan infrastruktur yang terkesan malah mubazir.
“Pembangunan infrastruktur yang bukan skala prioritas dan belum dibutuhkan itu akan menjadi proyek mubazir nanti kedepannya,” tegasnya.
Meskipun nantinya akan ramai awal-awal setelah dibangunnya JPO, menurutnya itu pun akan dipenuhi oleh masyarakat yang hanya ingin berfoto dan berselfie di atasnya.
“Itu artinya hanya euforia sesaat ketika ada JPO di Banjarbaru,” tandasnya.
Hingga berita dipublikasikan, belum ada tanggapan terkait hal ini dari Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin saat coba dihubungi teras7.com melalui telepon dan pesan WhastApp.
