TERAS7.COM – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat layanan pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui berbagai langkah konkret, termasuk percepatan pemenuhan tenaga pendamping.
Berdasarkan data Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, jumlah ABK saat ini mencapai 629 orang yang tersebar di 43 satuan pendidikan. Sementara itu, tenaga Guru Pendamping Khusus (GPK) yang tersedia baru berjumlah 77 orang.
Jumlah tersebut dinilai masih belum ideal, karena kebutuhan GPK diperkirakan mencapai 120 orang. Artinya, masih terdapat kekurangan sebanyak 43 tenaga pendamping.
Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan proses rekrutmen untuk menutup kekurangan tersebut melalui skema PJLOP.
“Dinas Pendidikan saat ini sedang menyiapkan proses rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan GPK, sehingga layanan pendidikan bagi ABK dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Hasil seleksi kompetensi dan wawancara calon GPK direncanakan akan diumumkan pada 7 Mei 2026 melalui kanal resmi pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan.
Di sisi lain, ULD Disdik Banjarbaru juga tengah melaksanakan asesmen terhadap ABK guna mengidentifikasi potensi, kelemahan, serta kebutuhan masing-masing anak.
Asesmen tahap awal diprioritaskan bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, seperti dari TK ke SD maupun dari SD ke SMP.
“Hasil asesmen akan menjadi dasar penerbitan surat rekomendasi agar siswa dapat mendaftar di sekolah yang sesuai,” tambah Lisa.
Selain itu, hasil asesmen juga menjadi acuan bagi GPK dalam menyusun program pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing siswa.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Banjarbaru turut bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat guna memastikan asesmen dilakukan secara profesional dan terukur.
Pemkot Banjarbaru berharap langkah ini dapat memperkuat layanan pendidikan inklusif, sekaligus memastikan setiap anak, termasuk ABK, mendapatkan hak pendidikan yang setara dan berkualitas.
