TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi rutin bersama seluruh kepala perangkat daerah di Aula Barakat Martapura, Senin (18/5/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan program pemerintah hingga evaluasi tata kelola di lingkungan SKPD.
Rapat dipimpin langsung Bupati Banjar H Saidi Mansyur. Dalam arahannya, ia meminta seluruh perangkat daerah memaksimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan dan program intervensi pemerintah.
Menurut Saidi, pemanfaatan data yang akurat penting agar berbagai bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Pelaksanaan program harus dipercepat dan pemanfaatan DTSEN dioptimalkan supaya bantuan maupun intervensi pemerintah tepat sasaran,” ujarnya.
Selain membahas program prioritas, rapat juga mengevaluasi capaian realisasi fisik sejumlah SKPD hingga April 2026. Permasalahan stunting menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah daerah karena angka prevalensinya masih berada di level 23,87 persen.
Tak hanya itu, progres penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang telah berjalan sejak April lalu turut menjadi pembahasan dalam forum tersebut.
Saidi meminta setiap SKPD segera melakukan evaluasi terhadap program yang realisasinya masih rendah. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Ia berharap hasil rapat koordinasi tidak berhenti di tingkat pimpinan saja, tetapi ditindaklanjuti hingga ke jajaran staf di masing-masing instansi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Banjar juga mengingatkan seluruh aparatur untuk mendukung survei efektivitas pengendalian korupsi yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurutnya, survei tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki sistem pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Seluruh pegawai diminta mengisi survei dengan jujur dan objektif tanpa intervensi,” katanya.
Persoalan penataan aset daerah juga menjadi sorotan. Kepala SKPD diminta meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah, melakukan rekonsiliasi data aset, serta memastikan seluruh aset tercatat sesuai kondisi di lapangan.
Saidi menegaskan pengamanan aset daerah, baik dari sisi administrasi, fisik maupun hukum, menjadi tanggung jawab penuh masing-masing kepala perangkat daerah.
Selain itu, Pemkab Banjar juga terus menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian gratifikasi hingga penguatan manajemen risiko.
Di akhir rapat, Saidi mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pemkab Banjar juga berencana memperluas program pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan peningkatan penerangan jalan bagi masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Sekretaris Daerah Banjar Yudi Andrea, para asisten, staf ahli bupati, kepala SKPD serta kepala bagian di lingkungan Setda Banjar.
