TERAS7.COM – Sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia beredar luas di media sosial, salah satunya melalui grup WhatsApp, dan menjadi perbincangan publik.
Adapun surat tersebut berisi kritik serta sejumlah tuntutan terkait kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur.
Surat terbuka itu diketahui berasal dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur yang menyoroti dugaan praktik politik dinasti, gaya kepemimpinan pejabat publik, hingga penggunaan anggaran daerah.
Ketua Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah membenarkan, jika surat tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka kepada pemerintah pusat.
“Ini adalah bentuk keresahan masyarakat yang kami tuangkan dalam surat terbuka. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihat kondisi yang terjadi di daerah,” ujarnya.
Dalam surat tersebut, aliansi menyoroti sejumlah poin penting, di antaranya permintaan pertanggungjawaban moral partai politik dalam pemberian rekomendasi kepala daerah, kritik terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai tidak mencerminkan etika publik, hingga dugaan pemborosan anggaran.
Salah satu yang disoroti adalah pembentukan Tim Ahli Gubernur dengan anggaran lebih dari Rp10 miliar yang dinilai perlu transparansi serta kejelasan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, aliansi juga menyinggung isu melemahnya meritokrasi akibat dominasi kelompok tertentu dalam posisi strategis pemerintahan.
Korlap Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Sapta Guspiani, SH, menegaskan bahwa pihaknya meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami mendorong adanya audit dan evaluasi dari pemerintah pusat agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Melalui surat tersebut, aliansi juga meminta Presiden untuk memberikan teguran kepada pejabat daerah yang dinilai menunjukkan gaya hidup berlebihan, serta mendorong lembaga terkait untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran daerah.
Surat terbuka ini pun menjadi perhatian publik, terlebih Kalimantan Timur saat ini tengah menjadi sorotan nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait atas isi surat terbuka yang beredar tersebut.
