TERAS7.COM – Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Selatan, Winardi Sethiono angkat bicara terkait kasus hukum yang menjerat pelaku UMKM di Banjarbaru.
Winardi menilai, tindakan hukum yang keras seperti ini justru menciptakan preseden buruk bagi dunia usaha, khususnya UMKM di Kalimantan Selatan.
“Kesalahan yang dilakukan oleh UMKM seharusnya ditangani dengan pembinaan, bukan langsung dijerat pidana. Jelas ini menjadi preseden buruk bagi pelaku usaha UMKM lainnya,” ujar Winardi kepada teras7.com, Minggu (11/05/2025).
Ia mencontohkan kasus penutupan usaha kuliner “Mama Khas Banjar” yang sempat ramai diperbincangkan. Selain berdampak pada pelaku usaha, menurutnya, penutupan tersebut juga memicu efek domino terhadap para karyawan yang kehilangan pekerjaan.
“Lalu bagaimana nasib para karyawan? Di saat kondisi ekonomi kita belum stabil dan angka PHK meningkat, langkah seperti ini justru bisa menambah jumlah pengangguran di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Menurut Winardi, UMKM memiliki peran vital sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Ia menyebut tindakan hukum semacam ini justru bertentangan dengan semangat pemerintah yang selama ini mengklaim mendukung penuh pelaku UMKM.
“Selama ini kita dengar pemerintah gencar menyatakan keberpihakannya pada UMKM. Tapi faktanya begini bertolak belakang,” katanya.
Oleh karena itu, Winardi berharap proses hukum yang kini berjalan dapat dipertimbangkan dengan bijak oleh para penegak hukum, terutama karena tidak ada korban jiwa dalam kasus tersebut.
“Kita berharap jaksa dan hakim bisa mempertimbangkan ini sebaik-baiknya,” tukasnya.
