TERAS7.COM – Kesalahan Bank Kalsel dalam penginputan kode administrasi perbankan hingga membuat dana Rp5,1 triliun tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Banjarbaru terus menuai sorotan.
Sebagaimana klarifikasi Bank Kalsel, hal tersebut terjadi akibat kesalahan teknis pada sistem internal, tepatnya pada penginputan kode Golongan Pihak Lawan (GPL).
Akibatnya, 13 rekening milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan total saldo Rp4,746 triliun sempat tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Banjarbaru.
Belakangan diketahui, jika dana milik Pemprov Kalsel tersebut tersimpan dalam bentuk giro dan deposito, dengan porsi terbesar berupa deposito senilai Rp3,9 triliun.
Namun penjelasan itu dinilai tidak logis oleh Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si, Akademisi sekaligus Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Bunga Kalimantan serta Sekretaris Eksekutif Yayasan Pendidikan Bina Ilmu, STIMIK Indonesia Banjarmasin.
Menurut Uhaib, alasan kejadian itu hanyalah “salah input” oleh perbankan sekelas Bank Kalsel tidak masuk akal dan sulit diterima oleh logika publik.
“Masa bank seperti Bank Kalsel bisa salah input untuk uang triliunan? Ini bukan uang satu juta, dua juta. Anak kecil saja tahu ini seperti akal-akalan,” ujarnya.
Uhaib menilai penjelasan tersebut justru mencoreng nama baik Pemko Banjarbaru yang sempat disebut memiliki dana jumbo tanpa dasar.
“Kasihan Banjarbaru. Ibu Lisa Halaby harusnya protes keras. Kalau saya jadi Wali Kota, pasti saya tuntut, karena ini sama saja melecehkan Pemko Banjarbaru,” tegasnya.
Menurutnya, penjelasan Bank Kalsel terkait “salah input” itu justru menunjukkan buruknya profesionalitas dalam lembaga perbankan yang seharusnya memiliki sistem pengamanan berlapis.
“Ini uang triliunan, kok bisa dibilang salah input? Ini cara-cara dungu di era keterbukaan seperti sekarang, wajar masyarakat sinis,” katanya.
Uhaib bahkan membandingkan kasus “salah input” itu dengan praktik perbankan tradisional, dan menyebut Bank Kalsel melakukan kesalahan bak zaman jahiliyah.
“Di kampung itu ada bank plecit untuk menggadaikan barang. Masa bank modern melakukan kesalahan seperti zaman jahiliyah? Tidak masuk akal, pegawainya harusnya profesional,” ungkapnya.
“Karena zaman sekarang orang bicara akuntabilitas, bicara transparansi. Tapi masih saja ada cara-cara jahiliyah dilakukan di dalam perbankan,” tambahnya.
Lebih jauh, Uhaib membuka kemungkinan bahwa alasan “salah input” hanya menjadi upaya meredam reaksi publik setelah muncul kehebohan mengenai dana triliunan tersebut.
“Kita tidak tahu apakah benar salah input atau sengaja dibuat begitu hanya untuk meredam protes publik,” ujarnya.
Uhaib juga menilai kasus ini tidak bisa dianggap sebagai hal biasa, dan meminta KPK bertindak karena terindikasi adanya dugaan korupsi.
“Menurut saya, KPK perlu turun tangan, jangan-jangan ada indikasi korupsi. Saya juga sudah menghubungi teman-teman di KPK agar memeriksa pejabat yang terkait,” ungkapnya.
Bagi Uhaib, jika sistem perbankan di Bank Kalsel berjalan profesional, maka kesalahan administrasi dengan nilai sebesar itu tidak seharusnya terjadi
“Uang triliunan tidak mungkin salah input begitu saja. Saya melihat ini seperti sandiwara saja. Sangat tidak masuk akal kalau benar-benar disebut salah input,” tukasnya.
