TERAS7.COM – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merealisasikan pengadaan satu unit mobil dinas SUV Hybrid senilai Rp8,5 miliar menuai sorotan. Langkah tersebut dinilai tidak selaras dengan semangat efisiensi anggaran dan narasi kepemimpinan cerdas yang selama ini digaungkan.
Praktisi Perlindungan Konsumen dari LPK Borneo Kalimantan, M. Irfan Fajrianur, SE, Cd. S.H., CPM., menyampaikan kritik terbuka terhadap pembelian kendaraan dinas mewah tersebut. Ia menilai, keputusan itu memunculkan pertanyaan publik terkait skala prioritas belanja daerah di tengah kondisi fiskal yang disebut belum sepenuhnya ideal.
Menurut Irfan, kebijakan yang terkesan mengedepankan fasilitas premium semestinya dapat dipertimbangkan lebih matang, apalagi berada di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur yang memiliki latar belakang akademik tinggi.
“Kita tentu berharap banyak pada sosok pimpinan bergelar Doktor seperti Pak Rudy Mas’ud untuk membawa transformasi cara berpikir di Kaltim. Namun, pengadaan mobil seharga 8,5 miliar di tengah kondisi fiskal yang tidak ideal ini justru terasa seperti langkah mundur. Sangat amatir bagi sebuah pemerintahan yang mengklaim paham tata kelola ekonomi makro,” ujar Irfan.
Ia juga menyinggung perbandingan dengan kebijakan di tingkat nasional, di mana Presiden Prabowo Subianto kerap mempromosikan penggunaan Pindad Maung Garuda sebagai produk dalam negeri.
Bagi Irfan, jika di tingkat pusat dapat mengedepankan kendaraan yang dinilai lebih rasional dari sisi harga dan fungsi, maka pilihan SUV mewah asal Inggris di tingkat daerah menjadi kontras yang sulit diabaikan.
“Presiden Prabowo sudah memberi contoh cara berwibawa tanpa harus boros. Mengapa di Kaltim, di bawah kepemimpinan seorang intelektual, kita justru merasa perlu ‘membeli’ wibawa lewat Range Rover? Rasanya sangat tidak elok jika pimpinan daerah lebih bangga duduk di kabin mewah impor sementara jalanan di pelosok Benua Etam masih banyak yang memerlukan sentuhan anggaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, Irfan menilai spesifikasi teknis kendaraan yang diadakan menunjukkan orientasi pada kenyamanan eksklusif ketimbang kebutuhan operasional lapangan. Ia memandang hal tersebut sebagai indikasi kurangnya kepekaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Spesifikasi SUV Hybrid 2996 cc 434 HP itu bukan spesifikasi untuk kerja lapangan, itu spesifikasi untuk kenyamanan eksklusif. Sebagai konsumen jasa publik, rakyat Kaltim seolah dipaksa membiayai kemewahan yang tidak berdampak pada pelayanan mereka. Apakah gelar akademik tinggi hanya digunakan untuk melegalkan pengadaan yang menguras kantong rakyat?” tanya Irfan menohok.
LPK Borneo Kalimantan pun mengingatkan agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan anggaran, dengan mengutamakan efektivitas dan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Gelar Doktor yang disandang Gubernur seharusnya tercermin dalam kebijakan belanja yang cerdas dan efisien. Jika urusan mobil dinas saja masih terjebak pada merk dan kemewahan, kita patut bertanya: ke mana visi besar pembangunan yang selama ini dijanjikan? Jangan sampai kepemimpinan ini hanya dikenal karena ‘selera otomotifnya’, bukan karena prestasinya mensejahterakan rakyat,” tukas Irfan.
