TERAS7.COM – Tingginya biaya produksi menjadi salah satu persoalan yang dihadapi peternak unggas di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi kestabilan harga produk unggas di pasaran sekaligus keuntungan yang diterima peternak.
Persoalan itu menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalsel di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel, Senin (31/08/2026).
RDP yang dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel H Jahrian tersebut membahas sejumlah persoalan sektor perunggasan, mulai dari fluktuasi harga, tingginya biaya produksi hingga persaingan dengan produk peternakan dari luar daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, menilai pengendalian harga pokok produksi (HPP) menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat keberlangsungan usaha peternak lokal.
Menurutnya, efisiensi perlu dilakukan pada sejumlah komponen produksi, terutama pakan, logistik dan manajemen produksi.
“Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, harga jual dapat tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, sementara peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak,” ujarnya.
Firman menilai upaya menekan biaya produksi tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha peternak, tetapi juga berpengaruh terhadap harga produk unggas yang diterima masyarakat.
Karena itu, ia mendorong adanya langkah bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai produksi maupun distribusi.
Selain persoalan biaya produksi, Firman juga menilai penguatan peternak lokal perlu didukung dengan kebijakan yang dapat memperluas pasar serta meningkatkan daya saing produk unggas asal Kalsel.
Komisi II DPRD Kalsel pun membuka ruang dialog dengan organisasi dan pelaku usaha perunggasan untuk menghimpun persoalan di lapangan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
