TERAS7.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menyoroti sejumlah kebutuhan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Banjarbaru melalui pandangan umum dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Senin (31/08/2026).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, H Muhammad Syahrial.
Dalam pandangan umum fraksi, sejumlah sektor menjadi perhatian, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peningkatan fasilitas kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi iklim.
Berbagai sorotan tersebut menjadi bagian dari pembahasan arah penggunaan anggaran dalam Perubahan APBD 2026, agar alokasi yang disiapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan persoalan yang dihadapi daerah.
Menanggapi pandangan umum tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan yang diberikan seluruh fraksi DPRD.
“Kami sangat menghargai dan mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2026,” ujar Sirajoni.
Ia mengatakan, masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Pemko Banjarbaru berkomitmen mengarahkan anggaran untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan program prioritas daerah.
Selain persoalan karhutla dan kesehatan, Pemko juga menyampaikan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai bagian dari penguatan kemampuan fiskal daerah.
Sirajoni mengatakan, peningkatan PAD akan dilakukan melalui penguatan basis data, perluasan sumber PAD, percepatan penagihan piutang, digitalisasi penerimaan, serta monitoring dan evaluasi berbasis kinerja.
“Dapat disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan PAD Pemerintah Kota Banjarbaru akan memaksimalkan potensi-potensi yang ada dengan bertumpu pada penguatan basis data, perluasan sumber PAD, percepatan penagihan piutang, digitalisasi penerimaan, serta monitoring dan evaluasi berbasis kinerja,” jelasnya.
Pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya diharapkan berjalan lancar hingga dapat segera ditetapkan, sehingga program pembangunan dan pelayanan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Banjarbaru.