TERAS7.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banjar, M. Rofiqi kunjungi kediaman balita yang menderita hidrosefalus di Desa Melayu Ilir RT. 03, Kecamatan Martapura Timur pada Senin (13/7) kemarin.
Rofiqi datang langsung untuk melihat langsung keadaan balita tersebut dan ingin memastikan bagaimana penanganan pada balita tersebut serta memberikan bantuan seraya berjanji akan mengawal proses pengobatan balita ini.
Rofiqi mengatakan kalau ada warga Kabupaten Banjar mengalami sakit dan sebagainya harus direspon dan ditangani dengan cepat karena pertumbuhannya masih panjang.
“Apalagi hidrosefalus bukan hal yang unik lagi dan bukan penyakit yang langka, bahkan sudah banyak yang sembuh dan tumbuh kembangnya baik. Jangan harus menunggu terus untuk penanganannya,” tambahnya
HM Rofiqi sangat menyayangkan tindakan dari pihak berwenang yang dirasa cukup lamban dalam penanganan seperti ini.
“Pemerintah harus hadir, apalagi saat ini perkaranya sama kalau menggunakan BPJS. Bagi saya, BPJS boleh di bilang lebih tak jauh beda dari perusahaan yang hanya mencari keuntungan daripada perusahaan yang bergerak untuk membantu masyarakat,” ungkapnya
Rofiqi akan terus memantau pengobatan balita tersebut, jika dalam waktu satu minggu tidak ada perkembangan, maka pihaknya akan ambil langkah selanjutnya.
“Lebih baik pemerintah yang membiayai hal seperti ini dari pada BPJS. Di Indonesia untuk penyakit yang urgen seperti ini mungkin pelayanannya di nomor duakan, mereka lebih memilih pelayanan yang ada duitnya dari pada membantu masyarakat yang seperti ini,” ucapnya.
Di hari yang sama ketua DPRD Kabupaten Banjar ini juga mengunjungi Muhammad Arsyad, warga Kelurahan Keraton Gang Sawahan RT. 21 Kecamatan Martapura yang sedang dirawat di RS Ratu Zalecha.
Rofiqi langsung menemui warga yang sakit tersebut setelah mendapatkan laporan dari Lurah Keraton, Astamaji Fauzan.
Lurah Keraton Astamaji Fauzan mengatakan warganya yang bernama Muhammad Arsyad ini merupakan buruh bangunan yang mengalami kecelakaan kerja dan infeksi pada jari tangannya.
“Beliau harus harus menjalani operasi. Menurut info dari istrinya, dokter mengatakan pasien harus di operasi karena kalau tidak ada tindakan operasi berisiko infeksi dan akan menjalar kebagian lain. Warga kami ini merupakan warga yang tidak mampu dan mempunyai 3 orang anak yang masih kecil, sementara istri tidak bekerja karena merawat anak,” ungkapnya.
Apalagi saat pandemi Covid-19, keluarga tersebut kata Astamaji Fauzan mengalami kesulitan mencari uang untuk melakukan pengobatan.
“Kami juga berusaha untuk meminta bantuan ke Dinas Sosial, tetapi saat ini jamkesda tidak ada lagi. Sedangkan untuk mendaftar di BPJS menunggu 14 hari baru bisa digunakan,” ungkapnya.
Lurah Keraton ini mengatakan biaya operasi yang dibutuhkan sebesar 8 juta rupiah, belum termasuk obat yang harus di beli dan juga biaya rawat inap.
Melihat keadaan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiqi mengungkapkan ketiadaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dimiliki Pemerintah Daerah seperti pisau bermata dua bagi masyarakat.
“Dulu dengan Jamkesda, pasien seperti beliau tadi yang luka infeksi bisa diobati dengan cepat walau pasien tidak mempunyai BPJS. Pemerintah daerah mengeluarkan dana sebesar 18 miliar rupiah selama satu tahun untuk BPJS tapi tidak bisa digunakan. Sedangkan dengan Jamkesda kita hanya mengeluarkan dana 3 sampai 4 milyar dalam setahun dan bisa membantu warga miskin dengan cepat,” ungkapnya.
Rofiqi menyayangkan saat warga secara ekonomi warga yang tidak mampu dan tidak memiliki BPJS, mengalami sakit, negara tidak hadir untuk memberikan bantuan dengan cepat.
“Tapi kita sangat bersyukur, Lurah Keraton begitu cepat tanggap untuk mencari donatur, mencarikan dana untuk pengobatan secara sukarela dan lurah juga yang membawa ke rumah sakit. Karena itu kami mengharapkan dari kejadian sepertu ini, kerjasama dengan BPJS harus dikaji ulang,” tutupnya.
