TERAS7.COM – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Martapura melaksanakan kegiatan razia dan tes urine sebagai upaya memastikan lingkungan lapas bebas dari narkoba, handphone ilegal, serta aktivitas penipuan di dalam blok hunian warga binaan, Jumat (08/05/2026).
Kepala Lapas Perempuan Martapura, Evi Loliancy mengatakan, kegiatan tersebut meliputi tes urine, penggeledahan kamar hunian warga binaan, serta penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.
“Dalam kegiatan ini kami melaksanakan tes urine, razia, dan penggeledahan kamar warga binaan. Selain itu juga diberikan penyuluhan kepada warga binaan terkait bahaya narkoba,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut turut melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru, Polres Banjar, serta Kodim 1006/Banjar yang membantu pelaksanaan di lapangan.
Sebanyak 50 warga binaan dan 15 petugas pemasyarakatan mengikuti tes urine yang dilaksanakan. Hasil pemeriksaan dari BNN menyatakan seluruhnya negatif dari penyalahgunaan narkoba.
“Dari hasil tes urine, semuanya dinyatakan negatif,” jelas Evi.
Dalam razia yang dilakukan di tujuh kamar hunian warga binaan itu, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di dalam lapas, di antaranya kaca cermin, tusuk gigi, selang, sendok, batu, serta tumbler yang diduga dapat disalahgunakan.
Evi menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Lapas Perempuan Martapura dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal dan narkoba.
“Kami berkomitmen menjadikan Lapas bersih dari handphone ilegal dan narkoba sesuai ikrar yang telah kami sampaikan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum seperti Polres, BNN, dan Kodim dalam mendukung pengawasan di lingkungan pemasyarakatan.
“Harapan kami kerja sama dengan APH terus terjalin karena kami tidak bisa bekerja sendiri,” tambahnya.
Kegiatan ini disebut sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab Lapas kepada publik bahwa pengawasan serta penegakan aturan terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pihak terkait.
