TERAS7.COM – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi saat dikonfirmasi sejumlah awak media, sebagaimana diberitakan ANTARA, Rabu (11/11/2026).
“Betul,” ujar Budi Arie singkat mengenai kabar tersebut.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum dapat dimaknai sebagai selesainya proses resmi pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di tengah perkembangan tersebut, polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang digunakan Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA menyatakan batal surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 tersebut.
MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan itu menjadi salah satu perkembangan hukum yang melatarbelakangi polemik persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Selain persoalan hukum tersebut, dinamika politik di DPR RI juga berkembang setelah sebanyak 120 anggota dewan dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Para pengusul berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Pengajuan HMP tersebut merupakan bagian dari proses politik dan konstitusional yang tengah bergulir di DPR, bukan keputusan bahwa Gibran telah dimakzulkan dari jabatannya.
