TERAS7.COM – Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari SE, melaksanakan kegiatan reses di Jalan Sapta Marga Gang Bhakti Swadaya RT 013 RW 003 Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, pada Kamis (02/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Emi bertemu langsung dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) se-Kota Banjarbaru untuk menyerap berbagai aspirasi terkait persoalan sosial.
Emi mengatakan, reses kali ini terasa berbeda karena menyasar relawan sosial yang selama ini menjadi ujung tombak dalam mendampingi masyarakat.
Menurutnya, IPSM memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan warga, sehingga mengetahui kondisi riil dan kebutuhan yang belum sepenuhnya terakomodasi.
“Reses kali ini memang agak berbeda dari biasanya, karena kita menyasar kawan-kawan relawan, khususnya IPSM. Ada beberapa program yang sudah kita laksanakan, sehingga kita coba diskusikan bersama untuk mendapat masukan sebagai bahan evaluasi,” ungkapnya.
Sejumlah isu sosial mengemuka dalam dialog tersebut, salah satunya kata Emi adalah program pemakanan bagi masyarakat tidak mampu.
Menurut Emi, data penerima disebut perlu diperbarui agar lebih tepat sasaran, mengingat adanya perubahan kondisi ekonomi warga dari waktu ke waktu.
“Ternyata perlu kita lakukan pembaruan data penerima, karena data dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan lainnya berbeda-beda. Untuk itu kita perlu metode lain dengan melibatkan IPSM agar bisa melaporkan warga yang belum tersentuh bantuan,” terangnya.
Selain itu, kebutuhan penyandang disabilitas juga mendapat sorotan. Menurut Emi, masukan dari IPSM sangat relevan, sebab bantuan yang selama ini diberikan masih sebatas pemenuhan pangan.
Padahal, penyandang disabilitas maupun balita dari keluarga tidak mampu membutuhkan dukungan lain seperti susu dan pampers, yang belum masuk dalam paket bantuan reguler.
“Bantuan bagi penyandang disabilitas tidak cukup hanya makanan, tetapi juga kebutuhan lain. Misalnya anak-anak balita membutuhkan susu dan pampers. Item-item seperti ini belum masuk dalam bantuan dinas sosial, sehingga perlu dievaluasi,” jelasnya.
Emi juga menyinggung soal program BPJS Ketenagakerjaan bagi warga rentan, yang manadari target 4.500 penerima data yang masuk baru sekitar 3.000.
Oleh karena kata Emi, IPSM memberikan masukan agar kriteria kepesertaan tidak semata-mata berdasarkan penghasilan, melainkan juga mempertimbangkan jumlah tanggungan keluarga.
“Aspirasi ini penting, karena beban keluarga kadang lebih berat daripada sekadar melihat angka penghasilan. Masukan dari IPSM akan kami dorong dalam pembahasan regulasi ke depan,” ujarnya.
