Oleh: Kadarisman, Pemerhati Politik Banua
Galeran Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Tabalong beberapa hari ini secara aklamasi memberikan pesan banyak hal. Salah satu diantaranya adalah, betapa panggung institusi politik di dalam berpartai masih tidak meritokrasi dan begitu pragmatis dengan dukungan kekuasaan finansial.
Tetapi ini merupakan sebuah fenomologi dalam praktik kekuasaan politik, khususnya di negara kita. Sumber-sumber kekuasaan dari pelaku ekonomi begitu sangat mudah melakukan penetrasi ke dalam panggung kekuasaan politik tanpa perlu “berdarah-darah”. Ini sebuah realitas yang bangsa kita yang tak terbantah.
Terpilihnya H. Marlan tanpa perlawanan dan tanpa lawan adalah sebuah pengkondisian elit partai yang tidak diberikan begitu saja secara cuma-cuma.
Ada bergaining tertentu yang lazim terjadi di dalam sebuah partai politik, sehingga mekanisme aklamasi tidak ujug-ujug begitu saja terjadi.
Terlepas dari itu tidak pula dapat disangkal jika performa selama dua kali pemilihan legislatif, PKB Tabalong cukup buruk dan tidak kunjung menunjukkan peningkatan.
Gagalnya kepengurusan PKB dalam memperbaiki suara perolehan tiket kursi legislatif pada pemilu 2019 yang lalu boleh jadi alasan mereka butuh sosok pemimpin partai baru yang memiliki kemampuan finansial lebih baik, walaupun bukan seorang kader yang tercatat saat ini di PKB Tabalong.
Tetapi hal itu bukan menjadi alasan kenapa H Marlan yang seorang pengusaha itu terjun ke dalam politik praktis. Itulah yang kemudian memberikan kesan pilkada Tabalong 2024 seolah berasa sudah dekat. Tetapi memang tidak dapat dikatakan masih lama, kecuali ingin kehilangan momentum.
Pilkada Tabalong 2024 memberikan peluang lebih terbuka untuk diperebutkan di banding pilkada sebelumnya yang masih sangat dipengaruhi oleh politik petahana. Terbukanya peluang ini menjadi peluang bagi siapapun untuk maju sebagai kontestannya. Hanya saja sebagai petarung politik, panggung dan institusi politik merupakan syarat penting yang harus dimiliki.
Syarat ini telah ada dalam genggaman H Marlan. Lantas apakah H Marlan akan tertarik kepada perebutan Tabalong 1?
Saya rasa bukan itu tujuannya. Bagaimana pun H Marlan telah memiliki panggung dalam politik praktis, namun dia “miskin” pengalaman politik praktis.
Dibanding dengan tokoh lainnya yang sudah berjibaku bahkan berdarah-darah dalam berpartai, H Marlan belum menjalani dinamikanya. Taruh misal, H Noor Hasani yang pernah terlempar dari Golkar, sebelum akhirnya berlabuh dan mengakhodai Nasdem atau Sumiati yang merangkak dari bawah dan memimpin PKS dengan memberikan bukti peningkatan keterpilihan kadernya di legislatif pada pemilu 2019 lalu.
Alasan lebih realitas adalah PKB bukan sebagai perahu yang dia gunakan untuk dirinya sendiri, melainkan dijadikan karpet merah untuk akses figur lain yang lebih memiliki pengalaman dalam politik praktis tetapi tidak memiliki keterdukungan oleh partai politik.
Untuk maju dalam kontestasi pilkada Tabalong 2021 minimal seseorang memiliki sukungan parpol dengan minimal 6 kursi di dalam lembaga legislatif.
Tugas H Marlan yang paling penting adalah bagaimana PKB pada pemilu 2024 mampu mendongkrak perolehan kursinya di DPRD beranjak naik dari angka 2 selama dua periode ini.
Jika tidak, maka karpet merah yang akan disediakannya untuk figur lainnya itu tidak akan meningkatkan bergaining berarti dalam meramu koalisi.
Namun yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, siapakah figur lain yang akan mendapatkan karpet merah PKB itu?
Engkau cari tahu sendirilah. Supaya warung kopi tetap menjadi wilayah diskursus politik rakyat jelata untuk meneropong pasca Muscab PKB Tabalong.*
